Beberapa alasan coba dikemukakan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief. “Sekarang, orang mengganggap KB ini produk Orde Baru, ngapain diteruskan? Kedua, dicabik-cabik oleh desentralisasi. KB ini kan urusannya pusat, kenapa dilaksanakan oleh daerah?,” katanya di Jakarta, baru-baru ini.
Ia sendiri tidak menunjuk kesalahan pada masyarakat selaku akseptor KB. “Mereka kan tergantung kita. Kalau badan yang ngurusin KB di lapangan tidak ada, masak digarap langsung oleh pusat, jauh sekali. Kalau tidak ada lembaga yang mengurusi, bagaimana?,” jelasnya.
Pelaksana di lapangan, ditambahkan Sugiri, termasuk petugas yang memberikan edukasi dan pelayanan tentang kontrasepsi. Faktanya, baru sekira 92 persen kabupaten/kota yang sudah mempunyai lembaga edukasi dan pelayanan KB sedangkan beberapa lainnya mulai gencar.
Sugiri menyatakan, gaung KB pada era Orde Baru keras terdengar meski pencapaiannya hanya 5 persen ketika dimulai pada 1970. Kini, pencapaiannya melesat hingga 57 persen pada 2007, tapi masih belum sesuai harapan.
“Tahun 2012 kita survei lagi, kita harap pencapaiannya di atas 60 persen,” tambahnya.
Di masa Orde Baru, ada satu tradisi yang digalakkan pemerintah untuk menggalakkan kampanye KB. Menurut Sugiri, tradisi tersebut layak “dihidupkan” kembali.
“Sekarang kan tidak ada gerakan-gerakan seperti tahun 70-an. Dulu, ada desa-desa di Jawa kalau saatnya minum pil, mereka membunyikan kentongan. Itu tanda mengingatkan minum pil. Sekarang enggak ada lagi. Gerakan semacam ini perlu kita bangun lagi,” tutupnya. (okezone)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar